Polisi
Polisi adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata. Fungsi ini dikenal sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan. Polri suatu badan negara penegak hukum bidang Kepolisian Negara. Dalam tugasnya dia mencari informasi dengan, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkotika, asusila, separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis (Polisi Militer, dan Carabinieri) dan paramilitaristis (POLRI, SWAT, GIGN, dan Gendarmerie).
Seperti di Indonesia, sesudah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI, organisasi POLRI masuk dalam kategori paramiliter resmi kepolisian, dikarenakan status Anggota POLRI didalam Undang undang Kepolisian adalah bukan bagian dari PNS. POLRI sebagai organisasi induk kepolisian negara tidak diperkenankan memberikan Hak suara pada pemilu. POLRI bersifat netral tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut memberikan hak suara pada pemilu.
Sejarah singkat
Organisasi Polri didirikan pada 1 Juli 1946 sebagai penerus semangat Pasukan Bhayangkara Sebelum Polri didirikan Sudah terdapat Pasukan Polisi istimewa (tokubetsu keisatsutai) yang telah berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan ,Pasukan polisi istimewa dibentuk oleh pemerintah jepang tahun 1943 merupakan wadah organisasi untuk polisi pribumi .Saat Perang Kemerdekaan 1945 ,Anggota Polisi Istimewa bertempur melawan belanda dan melucuti senjata tentara jepang yang telah menyerah di surabaya , Polisi istimewa dipimpin oleh Inspektur Polisi I Muhammad Jasin. Pada tahun 1946 Polisi Istimewa seluruh Indonesia dilebur bersama POLRI pada tahun 1946 sehingga menjadi kepolisian yang bersifat Nasional.
Polisi Zaman Kerajaan, Merujuk pendiri pertama kekaisaran Majapahit Raden Wijaya membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja ,Bhayangkara dibentuk dari tahun 1293 Masehi hingga 1580 Masehi sezaman dengan Portugis pelopor yang pertama kali dalam hal eksplorasi lepas pantai, mendirikan kerajaan kolonial pertama dari lingkup global, dengan harta benda di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, menjadi kekuatan dunia ekonomi, politik, dan militer
Polisi Zaman kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan di awali oleh pasukan–pasukan juga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada zaman itu. Pada tahun 1817 sejumlah warga Eropa di tanah jawa, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka
Zaman pendudukan Jepang, ini membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian jawa, sumatra, madura, yang berpusat di Jakarta. Kepolisian wilayah Indonesia timur berpusat di Makassar dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin
Periode 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer jepang membubarkan peta dan Gyu-Gun, sedang polisi istimewa tetap bertugas, termasuk waktu masa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka
Periode 1950-1959, dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, kepada Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden
Zaman Orde Lama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan, Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan pertama menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio
Zaman Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang mencerminkan tidak integritas antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan Integritas ABRI (TNI), tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi departemen Hankam meliputi TNI AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama
Bidang polisi
Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.
Bidang-bidang dalam Polisi
- Bidang Sumber Daya Masyarakat:
Polisi bertugas untuk penerbitan pelaporan surat izin kegiatan agar dapat memetakan potensi keamanan suatu kegiatan, serta menjalankan perekrutan personel kepolisian.
- Bidang Pemeliharaan Keamanan: Polisi bertugas sebagai pemelihara keamanan sehari hari, pengamanan perairan dan pengamanan udara (AIRUD), membina potensi masyarakat agar mempererat hubungan polisi dengan masyarakat saling mendukung terjaminnya keamanan dengan membina potensi masyarakat, Pamswakarsa dan Polsus Kementerian (BINMAS).
- Bidang Lalu Lintas
Polisi sebagai penegak hukum ,pengatur keamanan ,penjagaan dan pengawalan di jalan raya agar tercipta rasa aman dan kondusifnya transportasi lalu lintas.
- Bidang Reserse:
Polisi bertugas sebagai penyidik melakukan lidik hingga sidik dalam tugasnya polisi mencari barang bukti, keterangan keterangan dari berbagai sumber keterangan dari saksi, barang bukti, maupun keterangan saksi ahli, untuk menindak.
- Bidang Keamanan Intensitas Tinggi:
Polisi bertugas untuk penanggulangan teroris (densus anti teror), penjinakan bom, penanggulangan pemberontakan separatis dan penanggulangan huru hara daerah konflik intensitas rawan (brigade mobil). Pada penegakan hukum ini, polisi bertugas di tempat-tempat yang memiliki keadaan tempat dan situasi ekstrim sehingga persenjataan polisi sangat lengkap (pegunungan, hutan, perairan, pantai, dll.).
- Bidang Intelijen Keamanan: Polri sebagai telik sandi/spionase untuk menyusup, menyamar, dan membaur ke dalam kelompok masyarakat agar memperoleh informasi penting,serta mengambil informasi dari ciri ciri anatomi setiap masyarakat untuk pendataan sidik jari (intelkam).
- Bidang Hubungan Masyarakat : Polisi sebagai penerangan/penjelasan informasi suatu perkara hukum atau penerangan program kinerja kepolisian kepada masyarakat.
- Bidang Profesi Internal: Polisi sebagai penegak kedisiplinan dan pengawasan personel di kesatuan. Petugas provost dikenal masyarakat dengan sebutan “Polisi” nya Polisi (propam/provost), karena bertugas menindak anggota kepolisian yang melanggar peraturan.
- Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian:
Polisi menghadirkan pelayanan kesehatan di lingkungan POLRI dengan melengkapi tenaga medis, sarana, prasarana guna menunjang keberhasilan tugas kepolisian.
Lembaga-Lembaga Kepolisian
selain lembaga POLRI, ada pula lembaga-lembaga Kepolisian Terbatas bersifat sipil karena direkrut dari CPNS, memiliki fungsi sebagai Penegak Peraturan yang Hanya memiliki kewenangan tugas di suatu lingkungan masing masing Kedinasan/Kementerian/BUMN, seperti:
- Polsuspas (Polsuspas), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Hak asasi manusia sesuai kewenangan Undang Undang diberi kuasa menjalankan fungsi kepolisian terbatas di lapas dan Rutan.
- Polisi Pamong Praja (Pol PP), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai kewenangan diberi kuasa menjalankan fungsi kepolisian terbatas di lingkungan Pemerintahan Daerah (Kab/Kota) untuk fungsi penegakan Peraturan Daerah saja.Dulu Satuan ini dipimpin seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dulu disebut Asisten Wedana). MP PP dulu bertanggung-jawab kepada Wedana.
- Polisi Kehutanan Indonesia (Polhut), adalah Pegawai Negeri Sipil yang bernaung dibawah Kementerian Kehutanan Indonesia, dibentuk sebagai lembaga penegak hukum bersifat kepolisian terbatas yang bertugas mengamankan, melindungi dan mengawasi hutan berikut ekosistemnya serta aktivitas yang berkaitan.
- Polisi khusus kereta api (Polsuska), adalah Pegawai Negeri Sipil yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas pada PT Kereta Api (PT KAI) yang bertugas menjaga kelancaran perjalanan kereta api dari gangguan keamanan dan lainnya. Sebelum membentuk Polsuska, PT KAI memakai jasa aparat Kepolisian Negara (POLRI) untuk pengamanan perjalanan kereta api. Polsuska sempat dibubarkan kemudian dibentuk kembali seiring reformasi besar besaran di tubuh manajerial PT KAI. Pelatihan dan Pendidikan polsuska dilaksanakan oleh PT KAI dan Kepolisian Negara RI, kehadiran Polsuska telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen PT KAI selama perjalanan.
- Polsus PWP3K KKP, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersifat kepolisian terbatas pada kementerian kelautan dan perikanan ,bertugas untuk pengawasan dan pengamanan khusus pesisir laut dan pulau pulau kecil.
- Polisi Militer (POM/PM), adalah tentara yang bertugas sebagai fungsi kepolisian Terbatas di lingkungan militer untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara tersebut.
- Satuan pengamanan (SATPAM/Security) adalah Pegawai Perusahaan/Badan Usaha Jasa Pengamanan yang berwenang menjalankan fungsi Kepolisian Terbatas di lingkungan Perusahaan (BUMN/BUMD/SWASTA) untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan peraturan di suatu perusahaan. Dalam perekrutan para personil SATPAM, perusahaan/BUJP bekerjasama dengan POLRI untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bersertifikasi untuk mencetak anggota satuan pengamanan yang kompeten sebagai Mitra POLRI
National Police Agency
Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah Polis Diraja (Kepolisian Kerajaan Malaysia dan Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam).
Salah satu faktor penting Kepolisian adalah integritas, kedisiplinan dan juga memiliki prinsip anti-korupsi yang harus dipegang teguh setiap Polri Departemen Kepolisian New York (NYPD) memiliki pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah yuridiksinya Di Selandia Baru memiliki prestasi yang menonjol yang disebut The Royal New Zealand Police ialah komponen akademinya menghasilkan polisi yang baik dan mumpuni dalam menghadapi fenomena kejahatan. Kepolisian Prancis secara tradisional dilatih untuk menangani kejahatan ringan.
Di Kanada selain lembaga penegak hukum federal, RCMP juga memiliki layanan kepolisian Provinsi dan Kota. RCMP bertanggung jawab untuk penegakan hukum di 150 kota. Dan perlindungan 600 komunitas asli serta bandara internasional
Arti lambang
Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sewakottama (“राष्ट्र सेवकोत्तम”), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti “Pelayan utama Bangsa”. Dalam bahasa Sansekerta, Rastra (“राष्ट्र”) berarti “bangsa” atau “rakyat”, dan sevakottama (“सेवकोत्तम”) berarti “pelayan terbaik”, maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti “pelayan terbaik bangsa/rakyat”, dan dipahami sebagai “Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa”. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954
Sebelum kemerdekaan Indonesia
Masa kolonial Belanda
Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultuur politie (police pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commissaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi
Masa pendudukan Jepang
Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sodokan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada Tahun 29 April 1943 , Di indonesia dibentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa
Awal kemerdekaan Indonesia
Periode 1945–1950
Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.
Pada masa kabinet presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.
Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafroeddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).
Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.
Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada menteri dalam negeri.
Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris
Periode 1950–1959
Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.
Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.
Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
Masa Demokrasi Terpimpin
Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.
Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).
Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.
Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.
Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.
Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).
Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
- Alat Negara Penegak Hukum.
- Koordinator Polsus.
- Ikut serta dalam pertahanan.
- Pembinaan Kamtibmas.
- Kekaryaan.
- Sebagai alat revolusi.
Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusup mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.
Masa Orde Baru
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.
Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.
Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.
Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.
Masa reformasi
Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.
Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.
Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribrata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.
Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional. Pemisahan inipun dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkannya UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI di lapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian.
Tugas dan wewenang
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakkan hukum; dan
- memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;
- menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menindak dan memberantas kejahatan internasional;
- melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Organisasi
Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan
Markas besar
Unsur pimpinan
Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Pada 27 Januari 2021, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.
Unsur pengawas dan pelaksana pimpinan
Unsur pengawas dan Pelaksana pimpinan terdiri dari:
- Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.
- Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Astamaops dibantu oleh seorang wakil Astamaops (Waastamaops). Astama Ops saat ini dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum.
- Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Astamarena dibantu oleh seorang Wakil Astamarena (Waastamarena). Astamarena saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H.
- Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. TBA.
- Staf Kapolri Bidang Logistik (Aslog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi logistik dalam lingkungan Polri. Aslog dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.
- Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Inspektur Jenderal Polisi. Abdul Karim, S.I.K., M.Si.
- Divisi Hukum (Div Kum) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si.
- Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
- Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Krishna Murti, S.I.K., M.Si.
- Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi. Slamet Uliandi, S.I.K.
- Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Koordinator Staf Ahli Kapolri adalah Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si.
- Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) adalah unsur pelayanan yang bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Dedy Murti Haryadi, S.I.K., M.Si.
- Sekretariat Umum (Setum) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Nanang Chadarusman, S.I.K., M.Si.
- Pelayanan Markas (Yanma) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya menyangkut fasilitas Markas. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Hindarsono, S.I.K., S.H., M.Hum.
Unsur Pelaksana Tugas Utama
Unsur pelaksana tugas Utama terdiri dari:
- Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Syahar Diantono, M.Si.
- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Kabareskrim saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.
- Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si.
- Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi (separatisme, terorisme, pemakaran, dan Anarkisme) dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Dankorbrimob saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Imam Widodo, M.Han.
- Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
- Detasemen Khusus 88 (Densus 88), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Kadensus 88 AT saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Sentot Prasetyo, S.IK.
Unsur pendukung
Unsur pendukung, terdiri dari:
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdiklat Polri saat ini adalah Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. Lemdiklat Polri membawahi:
- Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespim Polri), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespimma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati). Kasespim Polri saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
- Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H.
- Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi para lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Ketua STIK dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.
- Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Kepala Setukpa dipegang oleh Brigadir Jenderal Polisi. Dirin, S.I.K., M.H.
- Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans) adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama, pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan transnasional bagi para penegak hukum. Diklatsusjatrans dipimpin oleh Kadiklatsusjatrans yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.
- Pendidikan dan Pelatihan Reserse (Diklat Reserse) adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan. Diklat Reserse dipimpin oleh Kadiklat Reserse yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H.
Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
- Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
- Pusdik Lalu Lintas (Pusdiklantas)
- Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
- Pusdik Brigade Mobil (Pusdik Brimob)
- Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
- Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
- Pusdik Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas)
- Sekolah Bahasa (Sebasa)
- Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)
- Sekolah Polisi Negara (SPN)
- Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi. Dr. dr. Asep Hendradiana, Sp.AN., KIC., M.Kes., termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H.
- Pusat Keuangan (Puskeu) Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada dibawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Lukas Akbar Abriari, S.IK., M.H.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Drs. Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, M.Si.
- Pusat Sejarah (Pusjarah Polri) adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Hari Nugroho, S.IK.
Kepolisian Daerah
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
- Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada dua tipe Polda, yakni Tipe A-K, dan Tipe A Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.
- Setiap Polda menjaga keamanan sebuah provinsi.
- Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – wilayah hukum Polda Metro Jaya) serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan untuk tipe rural bernama Kepolisian Resor (Polres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)
- Setiap Polres menjaga keamanan sebuah kota atau kabupaten.
- Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (untuk tipe urban), serta Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Satu atau Inspektur Polisi Dua.
- Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah kecamatan
Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:
- Direktorat Reserse Kriminal Umum
- Subdit Keamanan Negara (Kamneg)
- Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
- Subdit Kriminal Umum (umum)
- Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
- Subdit Reserse Mobile (Resmob)
- Subdit Remaja Anak dan Wanita (PPA)
- Unit Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus
- subdit Tindak Pidana Industri Perdagangan dan Investasi
- Subdit Tindak Pidana Perbankan
- Subdit Tindak Pidana Korupsi
- Subdit Tindak Pidana Tertentu
- Subdit Tindak Pidana Siber
- Direktorat Reserse Narkoba
- Subdit Narkotika
- Subdit Psikotropika
- Direktorat Intelijen dan Keamanan
- Direktorat Lalu Lintas
- Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
- Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
- Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
- Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
- Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
- Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
- Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas, dulu Bina Mitra)
- Bagian Pembinaan Operasional
- Subdit Pembinaan Ketertiban Sosial (Subdit Bin Tibsos)
- Subdit Pembinaan Satpam/Polsus (Satpam/Polsus)
- Subdit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subdit Binpolmas)
- Subdit Bhabinkamtibmas
- Direktorat Samapta
- Bagian Pembinaan Operasional
- Subdit Gasum (Penugasan Umum)
- Subdit Dalmas (Pengendalian Massa)
- Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit)
- Bagian Pembinaan Operasional
- Subdit Kawasan Tertentu (Waster)
- Subdit Pariwisata
- Subdit VIP
- Subdit Audit
- Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)
- Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
- Biro Operasional
- Bag Kerma (Kerjasama)
- Bag Dalops (Pengendalian Operasional)
- Bag Bin Ops (Pembinaan Operasional)
- Biro SDM
- Bag Binkar (Pembinaan Karir)
- Bag Dalpers (Pengendalian Personel)
- Bag Watpers (Perawatan Personel)
- Bag Psi (Psikologi)
- Biro Rena (Perencanaan Umum dan Anggaran)
- Bag Strajemen
- Bag Program
- Bag RBP
- Bagrenprogar
- Biro Logistik
- Bag Ada (Pengadaan)
- Bag Faskon (Fasilitas dan Konstruksi)
- Bag Bekum (Perbekalan Umum)
- Bag Pal (Peralatan)
- Bag Infolog (Informasi Logistik)
- Bidang Keuangan
- Subbid BIA dan APK (Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan)
- Subbid Dalverif (Pengendalian dan Verifikasi)
- Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
- Subbid Wabprof (Pertanggungjawaban Profesi)
- Subbid Paminal (Pengamanan Internal)
- Subbid Provos
- Bidang Hukum
- Subbid Bankum (Bantuan Hukum)
- Subbid Sunluhkum (Penyusunan dan Penyuluhan Hukum)
- Bidang Hubungan Masyarakat
- Subbid Penmas (Penerangan Masyarakat)
- Subbid PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)
- Subbid Multimedia
- Bidang Kedokteran Kesehatan
- Subbid Dokpol (Kedokteran Kepolisian)
- Subbid Kespol (Kesehatan Kepolisian)
- Bidang Teknologi Infomasi Polisi
- Subbid Tekinfo (Teknologi Informasi)
- Subbid Tekkom (Teknologi Komunikasi)
Struktur wilayah
Pembagian wilayah Polisi Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:
- Pusat
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)
- Tingkat Provinsi
- Kepolisian Daerah (Polda)
- Tingkat Kabupaten/Kota
- Polisi Resor Metro (Polres Metro – Khusus di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)
- Polisi Resor Kota Besar (Polrestabes)
- Polisi Resor Kota (Polresta)
- Polisi Resor (Polres)
- Tingkat Kecamatan/Distrik
- Polisi Sektor Kota (Polsekta)
- Polisi Sektor (Polsek)
Wilayah hukum dari Polisi Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan keresidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.
Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus
Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.
Masa mendatang
Dalam negeri, Polisi Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.
Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Begitu juga dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam / Formed Police Unit (FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah
